Layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas merupakan bentuk fasilitasi dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dalam mengakses keadilan melalui pendampingan hukum yang layak, baik dalam proses peradilan maupun di luar pengadilan, dengan penyediaan akomodasi sesuai kebutuhan ragam disabilitas.

Penjangkauan P3S (Pelayanan, Pengawasan, dan Pengendalian Sosial) adalah upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, khususnya Satuan Tugas P3S, untuk menjangkau dan menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di berbagai lokasi, terutama di tempat-tempat umum yang berpotensi menjadi lokasi berkumpulnya PPKS

Pengangkatan anak adalah proses hukum yang memindahkan tanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, dan pertumbuhan seorang anak dari orang tua kandung atau wali sebelumnya ke dalam keluarga orang tua angkat.

Layanan perizinan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat ditujukan bagi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yang ingin menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dana atau barang untuk tujuan kesejahteraan sosial. Perizinan dapat diajukan secara elektronik sesuai kewenangan melalui portal Kemensos atau JAKEVO, tergantung cakupan wilayah kegiatan. Dinas Sosial berperan dalam melakukan verifikasi, memberikan rekomendasi, dan memantau pelaksanaan PUB agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Layanan pengusulan Gelar Pahlawan Nasional merupakan fasilitasi dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung masyarakat dalam mengusulkan tokoh yang dinilai berjasa luar biasa bagi bangsa agar dapat dianugerahi gelar Pahlawan Nasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi proses perizinan penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) yang merupakan kegiatan pemberian hadiah secara cuma-cuma melalui mekanisme undian. UGB terdiri atas UGB Langsung dan Tidak Langsung, dan hanya dapat diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum yang telah memenuhi persyaratan administratif sesuai ketentuan Kementerian Sosial. Proses pengajuan izin dilakukan secara daring melalui situs resmi Kemensos dan melibatkan tahapan verifikasi, rekomendasi, serta pemantauan pelaksanaan undian yang dilakukan bersama notaris dan pihak terkait.

PKT atau yang lebih dikenal dengan Jakpreneur adalah kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan cara kolaboratif antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dunia pendidikan, dunia usaha masyarakat dan/atau Lembaga dan/atau Pihak Lainnya. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berperan aktif dalam menjalankan program ini khususnya bagi penerima manfaat bantuan sosial dan masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.